Berita

PEMKOT TERNATE - Wali Kota Ternate Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Ternate untuk bersinergi dalam pengembangan perhutanan sosial, khususnya melalui pendampingan usaha, penguatan produk lokal, dan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan “Merajut Kejayaan Rempah Maluku Utara melalui Perhutanan Sosial Inklusif” di Pulo Tareba, Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat, Senin (26/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh yang turut dihadiri, Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia Rohmat Marzuki, S.Hut., Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, S.Ars., Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kemenhut Catur Endah Prasetiani P., S.Si., M.T., Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi RI, Dr. Herbert H.O. Siagian, M.Sc., Gubernur Provinsi Maluku Utara Sherly Tjoanda, Forkopimda Maluku Utara, Ketua TP. PKK Kota Ternate Ny. Marliza M. Tauhid, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Ir. Basyuni Thahir, S.Hut., M.P., IPU., serta sejumlah pejabat lainnya.

Dalam paparannya, Wali Kota Ternate Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si. menegaskan bahwa perhutanan sosial memiliki potensi besar untuk memperkuat perekonomian masyarakat, termasuk kelompok yang tinggal dan menjalankan usaha di sekitar kawasan hutan. Potensi tersebut dinilai sejalan dengan identitas Ternate sebagai Spice City atau Kota Rempah.

“Identitas Ternate sebagai Kota Rempah merupakan modal penting untuk mengembangkan potensi daerah. Pemerintah Kota Ternate siap bekerja sama dalam pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial, termasuk membantu penguatan merek dan fasilitasi hak kekayaan intelektual agar produk lokal memperoleh pengakuan yang lebih baik,” ujar Wali Kota.

Wali Kota menyampaikan, pemerintah daerah perlu mengambil peran melalui perhatian, pembinaan, dan pendampingan kepada kelompok pengelola. Aspirasi yang disampaikan para pemangku kepentingan perhutanan sosial menjadi masukan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga program tersebut tidak hanya berhenti pada pemberian akses pengelolaan kawasan, tetapi juga mendorong pengembangan usaha masyarakat.

Sebagai salah satu bentuk dukungan, Pemerintah Kota Ternate telah memiliki fasilitas pengemasan produk di kawasan Sasa. Fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu kelompok masyarakat meningkatkan kualitas dan daya saing produk, baik yang telah dipasarkan maupun yang masih dalam tahap pengembangan.

Wali Kota menjelaskan, Kota Ternate saat ini memiliki 28 izin perhutanan sosial, terdiri atas tiga izin hutan desa dan 25 izin hutan kemasyarakatan. Dari jumlah izin hutan kemasyarakatan tersebut, empat izin dikelola langsung oleh kelompok perempuan. Sebaran izin berada di Kelurahan Gambesi, Sasa, Rua, dan Dorpedu. Kelompok pengelola juga telah menghasilkan produk hasil hutan bukan kayu serta mengembangkan potensi ekowisata.

Menurut Wali Kota, fasilitasi penyusunan dokumen tersebut merupakan bagian dari dukungan Pemerintah Kota Ternate untuk memastikan potensi perhutanan sosial dapat dikembangkan secara lebih terarah. Pemerintah daerah memandang program ini sebagai kepentingan bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Maluku Utara Sherly Tjoanda menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas kolaborasi dalam menghadirkan proyek percontohan perhutanan sosial berbasis pemberdayaan perempuan di Maluku Utara.

Program tersebut mencakup lahan seluas 1.400 hektare dengan sekitar 90 persen penerima Surat Keputusan (SK) merupakan perempuan. Gubernur menyebut proses penyiapan administrasi program berlangsung kurang lebih enam bulan sebelum dapat direalisasikan.

“Maluku Utara mendapat kesempatan menjadi lokasi proyek percontohan perhutanan sosial dengan luas 1.400 hektare dan sekitar 90 persen penerima SK adalah perempuan. Program ini perlu dioptimalkan melalui perencanaan yang matang, pemetaan komoditas, serta pengelolaan lahan yang produktif agar manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat,” kata Gubernur.

Gubernur menjelaskan, berdasarkan pemaparan pihak Balai Kehutanan, luas perhutanan sosial di Maluku Utara telah mencapai sekitar 346 ribu hektare. Namun, sebagian kawasan tersebut masih memerlukan optimalisasi. Untuk itu, pengembangan lahan percontohan seluas 1.400 hektare akan disertai penyusunan master plan dan pemetaan komoditas unggulan, antara lain cengkeh, pala, kelapa, dan kenari.

Pengalaman dari penerbitan SK sebelumnya menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program ini. Gubernur menyoroti pengelolaan lahan yang belum selalu diikuti dengan jumlah tanaman yang optimal pada setiap hektare. Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya operasional ketika kelompok masyarakat memperoleh pendampingan dari mitra pembeli atau off-taker.

Karena itu, perencanaan penanaman pada lahan percontohan perlu memperhatikan kesesuaian jumlah tanaman dan potensi hasil per hektare. Dengan pengelolaan yang lebih optimal, biaya produksi diharapkan sebanding dengan hasil yang diperoleh dan peluang kerja sama dengan off-taker dapat semakin terbuka.

Selain komoditas perkebunan, Gubernur juga menyoroti potensi Pulo Tareba di Kota Ternate sebagai kawasan ekowisata. Lokasi tersebut telah dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat, termasuk berkemah dan menikmati panorama matahari terbenam. Pemandangan alam yang dimiliki Pulo Tareba dinilai dapat menjadi daya tarik untuk mengembangkan aktivitas wisata berbasis masyarakat.

Meski demikian, pengembangan kawasan masih menghadapi sejumlah kendala infrastruktur, terutama kualitas sinyal telekomunikasi, ketersediaan listrik, akses air, dan fasilitas kamar mandi. Gubernur meminta Dinas Kehutanan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk PLN dan penyedia layanan telekomunikasi, agar kebutuhan listrik dan jaringan komunikasi dapat segera ditindaklanjuti.

Gubernur juga menyampaikan perlunya survei bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Sumber Daya Air, dan Dinas Pekerjaan Umum untuk meninjau kebutuhan air dan fasilitas sanitasi di kawasan tersebut. Perbaikan sarana umum dipandang penting agar kegiatan ekowisata dapat berlangsung lebih nyaman dan menarik lebih banyak pengunjung.

Menurut Gubernur, hasil tanaman seperti cengkeh, pala, kelapa, dan kenari membutuhkan waktu sekitar lima tahun untuk dapat dinikmati secara optimal. Sementara itu, ekowisata yang dikelola dengan baik berpotensi memberikan pemasukan dalam hitungan bulan. Oleh karena itu, pengembangan wisata dapat menjadi salah satu cara untuk mendorong manfaat ekonomi jangka pendek sambil menunggu hasil komoditas perkebunan.

“Pengelolaan perhutanan sosial harus memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Hasil tanaman memang membutuhkan waktu untuk dipanen, tetapi ekowisata dapat menjadi sumber pendapatan yang lebih cepat apabila didukung fasilitas yang memadai dan pengelolaan yang baik,” ujar Gubernur.

Gubernur atas nama Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan masyarakat menyampaikan terima kasih karena Maluku Utara dipilih sebagai lokasi proyek percontohan perhutanan sosial dengan konsep pemberdayaan perempuan melalui kebun perempuan. Program tersebut diharapkan memperkuat peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam sekaligus membuka peluang usaha yang berkelanjutan.

Melalui kegiatan “Merajut Kejayaan Rempah Maluku Utara melalui Perhutanan Sosial Inklusif”, pemerintah pusat dan daerah mendorong penguatan kapasitas kelompok pengelola, peningkatan produktivitas komoditas, pengembangan produk bernilai tambah, perluasan kemitraan dan pasar, serta pemanfaatan potensi ekowisata. Upaya tersebut diarahkan agar perhutanan sosial tidak hanya menjaga kelestarian hutan, tetapi juga menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya. (Tim_IKP Diskominfo Ternate)