Berita

PEMKOT TERNATE - Ketua TP. PKK Kota Ternate yang juga Bunda PAUD Kota Ternate, Ny. Marliza M. Tauhid, membuka Sosialisasi Implementasi Wajib Belajar Satu Tahun Pendidikan Prasekolah Tahun 2026 di Aula Dinas Pendidikan Kota Ternate, Selasa (27/10/2026). Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat pendataan anak usia prasekolah serta merumuskan langkah nyata agar kebijakan wajib belajar satu tahun pendidikan prasekolah dapat diterapkan secara optimal.

Sosialisasi tersebut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali, S.E., M.E., Bunda PAUD kecamatan dan kelurahan se-Kota Ternate, sejumlah lurah, serta perwakilan dan pengurus TP. PKK, khususnya Pokja II.

Dalam sambutannya, Bunda PAUD Kota Ternate Ny. Marliza M. Tauhid mengapresiasi Dinas Pendidikan Kota Ternate yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. Namun, pelaksanaan sosialisasi pada 2026 juga perlu menjadi kesempatan untuk mengevaluasi tindak lanjut dari kegiatan serupa yang telah dilaksanakan pada 2025.

“Terima kasih dan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Kota Ternate atas terselenggaranya sosialisasi ini. Karena kegiatan serupa sudah dilaksanakan pada 2025, kita perlu mengevaluasi apa yang telah dikerjakan selama satu tahun terakhir, apa hasil yang dicapai, dan kendala apa yang masih dihadapi. Jangan sampai kita kembali mengikuti sosialisasi dengan topik yang sama, tetapi belum mengetahui tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya,” ujar Bunda PAUD.

Bunda PAUD Kota Ternate menegaskan, keberhasilan implementasi wajib belajar satu tahun pendidikan prasekolah tidak cukup diukur dari terselenggaranya sosialisasi. Diperlukan langkah konkret yang dapat dilihat dari kondisi di lapangan, termasuk ketersediaan data anak usia PAUD dan informasi mengenai anak-anak yang belum mengakses layanan pendidikan prasekolah.

Untuk itu, Dinas Pendidikan, khususnya bidang yang menangani PAUD, bersama camat, lurah, dan Bunda PAUD di setiap wilayah didorong untuk memeriksa serta memperbarui data anak usia prasekolah. Data tersebut diperlukan untuk mengetahui jumlah anak yang seharusnya mengikuti pendidikan prasekolah, anak yang telah terlayani, serta anak yang belum mengikuti proses pendidikan tersebut.

“Data yang akurat harus menjadi dasar dalam menentukan langkah. Kita perlu mengetahui jumlah anak usia PAUD di setiap kelurahan, berapa yang sudah mengikuti pendidikan prasekolah, dan berapa yang belum terlayani. Jika masih ada anak yang belum mengikuti PAUD, kita harus mencari tahu penyebabnya dan merumuskan upaya agar anak-anak tersebut memperoleh akses pendidikan,” tegasnya.

Bunda PAUD juga menyoroti pentingnya kesiapan data ketika pemerintah daerah diminta menyampaikan informasi mengenai jumlah anak usia prasekolah oleh pihak yang berkaitan dengan penjaminan pendidikan. Pemerintah dan pemangku kepentingan di tingkat wilayah perlu memiliki informasi yang jelas agar persoalan akses pendidikan dapat ditangani berdasarkan kondisi sebenarnya.

Pendataan tersebut diharapkan dapat diselesaikan sebagai bagian dari persiapan tahun ajaran baru 2027. Dengan data yang tepat, pemerintah kecamatan dan kelurahan bersama Bunda PAUD di masing-masing wilayah dapat menyusun langkah terarah untuk menjangkau anak-anak yang belum mengikuti pendidikan prasekolah.

Selain pendataan, Bunda PAUD Kota Ternate mengusulkan pelaksanaan proyek percontohan atau pilot project yang dimulai dari satu kecamatan dan satu kelurahan. Melalui proyek tersebut, para pemangku kepentingan dapat menyusun tahapan pelaksanaan, mulai dari pendataan dan penjangkauan anak hingga persiapan menjelang tahun ajaran baru 2027.

“Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai sosialisasi. Kita bisa memulai dari satu kecamatan dan satu kelurahan sebagai proyek percontohan, kemudian merumuskan tahapan yang perlu dilakukan sampai memasuki tahun ajaran baru 2027. Dengan begitu, masih ada waktu untuk mempersiapkan langkah yang dibutuhkan agar program ini berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Bunda PAUD Kota Ternate menyampaikan bahwa perumusan tindak lanjut perlu melibatkan para pemangku kepentingan yang memahami penyelenggaraan pendidikan prasekolah, termasuk tenaga pendidik, jajaran Dinas Pendidikan, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta Bunda PAUD di setiap wilayah. Bunda PAUD juga menyatakan kesiapan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dalam merumuskan langkah strategis guna mendukung keberhasilan program.

Keterlibatan OPD terkait, seperti Dinas Sosial dan Bappelitbangda, turut didorong agar pelaksanaan program dapat didukung melalui kerja bersama. Koordinasi lintas sektor dinilai penting karena perluasan akses pendidikan prasekolah akan lebih optimal apabila dilaksanakan secara terpadu.

“Kita merupakan bagian dari keluarga besar Pemerintah Kota Ternate yang memiliki tujuan bersama. Pekerjaan Dinas Pendidikan, TP. PKK, Bunda PAUD, dan seluruh unsur terkait merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah. Karena itu, kolaborasi dan sinergi harus terus diperkuat. Jika dijalankan bersama, hasilnya akan lebih maksimal dibandingkan apabila setiap pihak bekerja sendiri-sendiri,” tuturnya.

Menutup sambutannya, Bunda PAUD Kota Ternate berharap sosialisasi tersebut menghasilkan gagasan dan langkah nyata yang memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan anak usia dini di Kota Ternate. Kegiatan ini diharapkan menjadi awal penguatan pendataan, penyusunan rencana tindak lanjut, dan kolaborasi lintas sektor untuk memperluas akses pendidikan prasekolah bagi anak-anak di Kota Ternate. (Tim_IKP Diskominfo Ternate)