Berita

PEMKOT TERNATE - Wali Kota Ternate Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si menyambangi para lurah se-Kecamatan Ternate Selatan dalam rangka mendorong penyelesaian berbagai persoalan di tingkat kelurahan melalui komunikasi langsung dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan., Kamis (10/9/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Ternate Selatan tersebut menjadi ruang bagi pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk menyampaikan berbagai kondisi serta kebutuhan di wilayah masing-masing. Kegiatan itu turut dihadiri sejumlah pimpinan OPD terkait, Camat Ternate Selatan beserta jajaran, serta para lurah dan perangkat kelurahan se-Kecamatan Ternate Selatan.

Pertemuan menjadi ruang bagi Wali Kota untuk mendengarkan langsung berbagai persoalan di wilayah kelurahan, mulai dari infrastruktur, kondisi kantor, Penerangan Jalan Umum (PJU), hingga penanganan sampah.

Dalam paparannya, Wali Kota menyampaikan bahwa pertemuan langsung dengan para lurah dan perangkat kelurahan penting untuk memperoleh gambaran kondisi di lapangan sekaligus menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan pemerintah wilayah.

Wali Kota juga menyinggung kondisi keuangan daerah yang saat ini terbatas. Menurutnya, keterbatasan fiskal tidak hanya berdampak pada Dinas Lingkungan Hidup, tetapi juga kecamatan dan kelurahan, terutama dalam pemenuhan sarana pendukung pelayanan.

Wali Kota menyebut belanja modal Kota Ternate pada 2026 hanya sekitar Rp29 miliar, salah satu yang terendah sejak daerah ini terbentuk. Di tengah kondisi tersebut, Wali Kota menilai belanja pegawai tetap memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah karena Ternate tidak memiliki pabrik, manufaktur, maupun pusat industri besar.

“Belanja pegawai menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah. Karena itu, dalam kondisi keuangan seperti sekarang, kita harus menentukan pilihan strategis agar TDP/TTP tidak dikurangi,” katanya.

Kondisi fiskal tersebut juga berpengaruh terhadap penyediaan armada persampahan. Pemerintah saat ini lebih memprioritaskan perbaikan kendaraan yang masih dapat digunakan dan mengganti armada yang mengalami kerusakan berat.

Pemerintah Kota Ternate telah menerima bantuan satu unit dump truck dari BNH Ritek, sekitar 10 kontainer dari PLN, serta satu bantuan lainnya dari pihak swasta. Sejumlah kendaraan roda tiga yang mengalami kerusakan juga akan ditangani sesuai kondisi masing-masing.

“Armada yang rusak berat akan kita upayakan untuk diganti, sementara yang rusak sedang akan diperbaiki. Penambahan dalam jumlah besar belum memungkinkan, sehingga kita berupaya mempertahankan kondisi armada yang ada,” ujar Wali Kota.

Memasuki persoalan persampahan, Wali Kota menegaskan bahwa pengurangan sampah dari sumbernya menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Ternate. Ia menargetkan sekitar 30 persen sampah dapat dikurangi sebelum masuk ke TPA sehingga beban operasional pemerintah dapat ditekan.

“Penanganan sampah masih menjadi fokus kita. Pengurangan harus dimulai dari sumbernya dan membutuhkan komitmen semua pihak. Target kita, sekitar 30 persen sampah dapat dikurangi sehingga tidak seluruh bebannya berada pada pemerintah,” jelasnya.

Salah satu upaya yang didorong adalah mengaktifkan kembali bank sampah di tingkat kelurahan. Selama ini, sejumlah bank sampah yang aktif banyak dikelola PKK.

“Bank sampah yang aktif selama ini banyak berasal dari PKK. Kita juga mendorong agar bank sampah di kelurahan kembali diaktifkan,” tambahnya.

Menurut Wali Kota, pengurangan sampah tersebut juga diarahkan melalui konsep ekonomi sirkular, sehingga sampah yang dikelola dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Ia menyebut produksi sampah Kota Ternate saat ini berada di kisaran lebih dari 100 ton, sekitar 120 ton per hari. Sementara kota-kota besar seperti Bandung, Makassar, Medan dan Surabaya menghasilkan lebih dari 1.000 ton per hari.

Dalam pertemuan itu, data penduduk Kecamatan Ternate Selatan yang dipaparkan sebanyak 47.368 jiwa juga diminta untuk diperbarui. Wali Kota meminta para lurah mengoreksi data apabila sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini karena jumlah penduduk berkaitan dengan perhitungan timbulan sampah.

“Data penduduk ini perlu diperbarui. Kalau jumlah penduduk saat ini sudah berbeda, para lurah dapat mengoreksi karena akan berpengaruh terhadap perhitungan timbulan sampah,” katanya.

Persoalan sampah juga menjadi perhatian khusus di wilayah pesisir Kecamatan Ternate Selatan. Pantai Koromata dan Gambesi disebut sebagai kawasan yang rawan menerima sampah kiriman dari laut.

“Sampah kiriman dari laut banyak yang akhirnya tertahan di daratan. Karena itu, kita berupaya menguranginya dari darat terlebih dahulu. Namun, persoalan sampah di perairan tetap menjadi perhatian khusus,” ungkap Wali Kota.

Wali Kota menyebut sebelumnya telah tersedia armada yang dapat membantu penanganan sampah di perairan, meski pemanfaatannya tetap disesuaikan dengan fungsi utama armada tersebut.

Wali Kota menegaskan bahwa penanganan sampah membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Kader Posyandu, TP-PKK, RT dan RW diharapkan ikut mengambil bagian dalam upaya mengurangi sampah dari sumbernya.

“Persoalan sampah tidak bisa hanya ditangani pemerintah. Kita perlu melibatkan seluruh pihak, mulai dari kader Posyandu, TP-PKK hingga RT dan RW,” pungkasnya. (Tim_IKP Diskominfo Ternate)