Berita

PEMKOT TERNATE - Upaya Pemerintah Kota Ternate memperkuat ketahanan pangan terus dilakukan melalui kerja sama antardaerah. Salah satunya dengan menjajaki kolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten Blitar untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran pasokan telur ayam bagi masyarakat Kota Ternate.

Penjajakan tersebut berlangsung dalam rangkaian Kunjungan Kerja dan Penjajakan Kerja Sama antara Pemerintah Kota Ternate dan Pemerintah Kabupaten Blitar di Kabupaten Blitar, Kamis (3/9/2026) yang didukung dan fasilitasi dari Bank Indonesia.

Kabupaten Blitar dipilih sebagai salah satu daerah yang potensial untuk dijajaki karena memiliki sektor peternakan ayam petelur yang berkembang. Pemerintah Kabupaten Blitar juga terus melakukan penguatan pada rantai pasok telur serta berbagai upaya untuk menjaga keseimbangan harga di tingkat peternak.

Kondisi tersebut dinilai sejalan dengan kebutuhan Kota Ternate sebagai daerah kepulauan yang masih mengandalkan pasokan pangan dari luar daerah. Karena itu, kerja sama dengan daerah produsen diharapkan dapat membuka jalur pasokan yang lebih terjamin, sekaligus menciptakan distribusi yang lebih efisien dan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah Kota Ternate, Dr. H. Rizal Marsaoly, SE., MM., mengatakan penjajakan dengan Kabupaten Blitar merupakan bagian dari langkah pemerintah daerah untuk mencari pola pemenuhan kebutuhan pangan yang lebih terencana dan berkesinambungan..

“Karena Ternate merupakan daerah kepulauan dengan keterbatasan produksi pangan, kita perlu membangun hubungan langsung dengan daerah yang memiliki kapasitas produksi. Yang kita cari bukan sekadar sumber pembelian telur, tetapi bagaimana pasokan itu bisa terjamin secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi kedua daerah,” kata Sekda.

Menurutnya, peluang kerja sama tidak terbatas pada kegiatan perdagangan telur. Hubungan antara Ternate dan Blitar ke depan dapat dikembangkan mencakup aspek produksi, distribusi, kemitraan antara pelaku usaha, peningkatan kapasitas peternak, hingga pertukaran pengetahuan dan teknologi di bidang peternakan.

Sekda menjelaskan, pola kerja sama tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi ekosistem rantai pasok yang mempertemukan kebutuhan daerah konsumen dengan kapasitas daerah produsen. Dengan pola itu, peternak di Blitar memiliki pasar yang lebih pasti, sementara masyarakat Ternate memperoleh akses terhadap pasokan telur yang lebih stabil.

“Kalau ini bisa kita bangun dalam satu ekosistem, manfaatnya akan lebih luas. Blitar memiliki kepastian pasar bagi hasil produksinya, sedangkan Ternate memperoleh kepastian pasokan. Jadi kerja samanya tidak berhenti pada transaksi, tetapi bagaimana hubungan antara produsen dan pasar ini dapat berjalan terus,” ujarnya.

Sekda menegaskan bahwa tindak lanjut penjajakan tersebut akan diarahkan pada kerja sama yang menghasilkan langkah konkret dan bukan sekadar kesepakatan administratif.

“Kita ingin apa yang dibicarakan hari ini bisa diterjemahkan menjadi kerja sama yang nyata, termasuk adanya kepastian volume, mekanisme distribusi dan transaksi. Harapannya, rantai pasok dari Blitar ke Ternate benar-benar bisa terbentuk dan memberikan manfaat langsung, baik bagi peternak maupun masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti, S.Sos., M.Si., menyambut baik kedatangan Pemerintah Kota Ternate dan peluang kerja sama yang ditawarkan. Menurutnya, pengembangan pasar bagi komoditas telur dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor peternakan sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Blitar.

“Kami melihat ada peluang yang baik dari pertemuan ini. Blitar mempunyai kapasitas produksi telur yang besar, sehingga terbukanya akses pasar ke Ternate tentu menjadi peluang untuk memperluas pemasaran sekaligus memberikan nilai tambah bagi para peternak,” ungkap Sekda Blitar.

Sekda Blitar menegaskan, kerja sama antardaerah perlu dirancang agar manfaatnya dapat dirasakan secara seimbang. Selain membantu daerah yang membutuhkan pasokan, kerja sama tersebut juga harus mampu memberikan kepastian pasar bagi daerah produsen dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan peternak.

“Kami ingin penjajakan ini dapat dilanjutkan dalam pembahasan yang lebih teknis bersama perangkat daerah dan pelaku usaha. Setelah itu, yang harus dibangun adalah bentuk kerja sama yang jelas, berjalan secara berkelanjutan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi kedua daerah,” katanya.

Penjajakan kerja sama tersebut juga berkaitan dengan perhatian Pemerintah Kabupaten Blitar terhadap keberlangsungan komoditas telur. Sebelumnya, Pemkab Blitar telah melakukan koordinasi mengenai rantai pasok telur bersama Badan Pangan Nasional sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung keberlangsungan usaha peternak.

Dalam tahap selanjutnya, Pemerintah Kota Ternate dan Pemerintah Kabupaten Blitar akan membahas sejumlah kebutuhan teknis. Pembahasan tersebut mencakup kebutuhan dan volume telur yang diperlukan Kota Ternate, kemampuan produksi di Kabupaten Blitar, standar kualitas, harga, pola pengiriman, biaya logistik, kontinuitas pasokan, serta mekanisme kerja sama yang dapat melibatkan pemerintah dan pelaku usaha.

Bagi Kota Ternate, kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan pasokan dalam jangka pendek, tetapi menjadi bagian dari strategi penguatan ketahanan pangan daerah. Jalur pasokan yang lebih terencana juga diharapkan dapat mendukung upaya pengendalian inflasi, khususnya terhadap komoditas pangan yang memiliki peran penting dalam kebutuhan masyarakat. (Tim_IKP Diskominfo Ternate)