Berita

PEMKOT TERNATE - Wali Kota Ternate Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si menghadiri peluncuran Program Penanganan 1.200 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2026 yang dipusatkan di Kelurahan Maliaro, Sabtu (14/2/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Gubernur Provinsi Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Drs. H. Samsuddin Abdul Kadir, M.Si, Ketua TP. PKK Provinsi Maluku Utara Ny. Hj. Rusni Sarbin, sejumlah Kepala OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku utara dan Kota Ternate.

Kegiatan tersebut menjadi momentum kolaborasi antara pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pemerintah kabupaten/kota dalam memperkuat kebijakan penanganan kemiskinan berbasis hunian layak.

Dalam sambutannya, Wali Kota Ternate Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si menegaskan bahwa isu kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat tidak bisa diselesaikan secara parsial.

“Bicara tentang kemiskinan dan peningkatan martabat masyarakat adalah tugas bersama. Pembangunan tidak bisa berjalan maksimal jika hanya dilakukan secara sektoral,” ungkap Wali Kota.

Wali Kota menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap pembangunan hunian layak bagi masyarakat, sekaligus menekankan pentingnya sinergi lintas pemerintahan agar program dapat berjalan efektif dan menyentuh langsung kebutuhan warga.

“Kita ingin memberikan porsi pembangunan sebagaimana harapan Gubernur, termasuk untuk kabupaten/kota. Ini bagian dari komitmen bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos dalam sambutannya menegaskan bahwa program RTLH tidak hanya berorientasi pada jumlah unit yang dibangun, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan dan akuntabilitas kebijakan.

“Program ini bukan hanya soal jumlah rumah yang dibangun, tetapi bagaimana pelaksanaannya tepat waktu, tepat metode, dan bermutu,” tegas Gubernur.

Peluncuran program tahun ini dimajukan ke bulan Februari sebagai langkah antisipasi terhadap musim hujan di akhir tahun yang berpotensi menghambat pembangunan.

“Tahun lalu kita launching di Agustus, tahun ini di Februari supaya cepat selesai. Karena Oktober, November, Desember sudah hujan, kita tidak bisa bangun lagi rumahnya,” jelasnya.

Jumlah RTLH Tahun 2026 meningkat signifikan menjadi 1.200 unit dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 700 unit. Pemerintah Provinsi menetapkan standar desain seragam, skema anggaran yang lebih terstruktur, serta mekanisme distribusi material yang lebih ketat.

Gubernur juga menekankan kewajiban verifikasi langsung oleh penerima manfaat saat menerima material bangunan untuk mencegah permasalahan distribusi.

“Ketika ibu menerima bahan material, pastikan dihitung. Tahun kemarin yang menerima tidak menghitung, di akhir saling menyalahkan,” ujarnya.

Peluncuran program ditandai dengan pembongkaran rumah secara simbolis sebagai tanda dimulainya pembangunan RTLH Tahun 2026. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus menjadi bagian dari strategi terintegrasi dalam menekan angka kemiskinan dan menjaga martabat warga. (Tim_IKP Diskominfo Ternate)