Berita

PEMKOT TERNATE – Wali Kota Ternate, Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si menyampaikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Ternate. Rabu (24/6/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi A. Im, ST, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, SH, dan Wakil Ketua II DPRD Kota Ternate, Jamian Kolengsusu dan turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Ternate, Dr. H. Rizal Marsaoly, SE., MM., unsur Forkopimda Kota Ternate, para anggota DPRD Kota Ternate, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

Dalam penyampaiannya, Wali Kota Ternate Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si memberikan penjelasan atas berbagai masukan, saran, dan pertanyaan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD terkait pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan aset, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga program pemberdayaan masyarakat.

Menanggapi pandangan fraksi mengenai pengelolaan aset daerah, Wali Kota menegaskan bahwa pemerintah daerah terus melakukan langkah-langkah pengamanan dan penataan aset agar seluruh pemanfaatannya berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wali Kota menjelaskan bahwa penyusunan target pendapatan daerah dilakukan berdasarkan analisis capaian tahun-tahun sebelumnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi, serta potensi riil yang dimiliki masing-masing perangkat daerah.

“Target pendapatan harus disusun berdasarkan potensi yang benar-benar dapat dicapai sehingga menjadi dasar yang akurat dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelas Wali Kota.

Selain itu, Pemerintah Kota Ternate terus mendorong optimalisasi pemanfaatan aset daerah melalui berbagai skema kerja sama yang memberikan nilai tambah bagi daerah. Upaya digitalisasi sistem pemungutan retribusi juga terus dilakukan guna meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

Terkait peningkatan PAD, Wali Kota mengatakan pemerintah terus memperluas basis penerimaan melalui pendataan objek retribusi dan pajak daerah secara lebih komprehensif, termasuk penguatan koordinasi antar OPD yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pendapatan.

Menjawab masukan DPRD terkait validasi data objek pajak, Wali Kota mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Ternate berencana melaksanakan sensus objek pajak pada tahun 2027 sebagai langkah memperoleh data yang lebih akurat dan terintegrasi.

Pada sektor ekonomi kerakyatan, pemerintah Kota Ternate juga terus memberikan perhatian terhadap pengembangan berbagai sektor usaha masyarakat, termasuk usaha kos-kosan, homestay, rumah makan, pusat kuliner, serta sektor-sektor ekonomi produktif lainnya yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.

Sementara itu, terkait pengelolaan sampah, Wali Kota mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus ditangani secara berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah terus memperkuat berbagai program pengurangan sampah dari sumbernya, digitalisasi layanan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Di bidang infrastruktur, Wali Kota menjelaskan bahwa pembangunan jalan dan jembatan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah. Selain melalui APBD, Pemerintah Kota Ternate juga telah mengusulkan penanganan sejumlah ruas jalan dan jembatan melalui program yang bersumber dari pemerintah pusat.

“Kami berharap usulan tersebut dapat memperoleh dukungan sehingga percepatan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dapat segera direalisasikan,” katanya.

Dalam penjelasannya terkait realisasi pendapatan daerah, Wali Kota menerangkan bahwa terdapat beberapa pos penerimaan yang realisasinya melampaui target karena adanya penerimaan yang sebelumnya tidak dianggarkan pada APBD murni, sehingga berdampak pada persentase capaian yang lebih tinggi dari target awal.

Pemerintah Kota Ternate juga menegaskan komitmennya untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat melalui penetapan skala prioritas yang terukur dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Setiap program dan kegiatan yang dijalankan harus memiliki manfaat yang jelas serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Wali Kota.

Terkait pengamanan aset daerah, Wali Kota mengungkapkan bahwa hingga 31 Desember 2025 masih terdapat 959 bidang tanah milik Pemerintah Kota Ternate yang belum memiliki sertifikat. Untuk itu, pemerintah Kota Ternate terus melakukan inventarisasi dokumen, penelusuran riwayat kepemilikan, pengukuran lapangan secara bertahap, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Dalam upaya mempercepat penyelesaian berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan aset daerah, Pemerintah Kota Ternate juga terus memperkuat kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Ternate melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara.

Selain itu, Wali Kota menjelaskan bahwa optimalisasi pemanfaatan aset daerah, termasuk aset Pasar Gamalama, dilakukan berdasarkan hasil penilaian independen dan mengacu pada ketentuan yang berlaku agar dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Melalui berbagai langkah tersebut, Wali Kota menegaskan komitmen Pemerintah Kota Ternate untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik serta pembangunan daerah yang berkelanjutan. (Tim_IKP Diskominfo Ternate)