Berita

PEMKOT TERNATE - Wali Kota Ternate Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si memberi jawaban atas pemandangan umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Rencana Peraturan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate Tahun 2025-2029. Jumat, (11/7/25)

Wali Kota Ternate Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si dalam pemaparannya menyampaikan apresiasi kepada Fraksi Partai NASDEM, Fraksi Partai GERINDRA, Fraksi Partai GOLKAR, Fraksi Partai DEMOKRAT, Fraksi PKB, Fraksi Partai PDI PERJUANGANPERINDO, dan Fraksi PERSATUAN BINTANG AMANAT, yang mana telah mengkaji, menelaah dan mendalami serta menyampaikan pemandangan umum.

"Masukan dan catatan penting, serta dukungan yang diberikan oleh Fraksi-Fraksi, akan menjadi landasan penting bagi Pemerintah Kota Ternate dalam menyempurnakan substansi Ranperda RPJMD ini, agar mampu menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks di masa mendatang," terang Wali Kota.

Terkait pemandangan umum Partai NASDEM, yang menguraikan langkah-langkah intervensi Pemerintah terhadap pelaksanaan Misi Pembangunan Kota Ternate. Perhatian Fraksi Partai NASDEM adalah pengembangan Pulau Hiri sebagai Pusat Pariwisata, Moti sebagai wilayah Pertanian Holtikultura dan Batang Dua sebagai Lumbung Perikanan, dengan dukungan transportasi, serta komitmen di bidang kesehatan terkait penyiapan Rumah Sakit Daerah Kota Ternate.

"Untuk hal tersebut, kami akan mendorong Pulau Hiri sebagai pusat pariwisata berbasis alam dan budaya, melalui pengembangan infrastruktur pendukung, promosi destinasi, serta pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pelaku utama industri pariwisata. Pulau Moti akan diarahkan sebagai kawasan pertanian hortikultura unggulan, untuk mendukung ketahanan pangan. Sedangkan untuk Batang Dua, penguatan sektor perikanan akan dilakukan melalui penyediaan sarana penangkapan, pengolahan, dan distribusi hasil laut secara berkelanjutan. Kemudian sektor layanan kesehatan, khususnya usulan negosiasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait RSUD Chasan Boesoirie Ternate, Pemerintah Kota Ternate menyambut baik gagasan tersebut dan siap untuk menjalin komunikasi serta koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara," tegas Wali Kota.

Selanjutnya, terkait dengan pemandangan umum Fraksi Partai GOLKAR, tentang waktu penetapan Perda RPJMD sebelum penyampaian RAPBD Tahun 2026.

"Kami sampaikan bahwa Pemerintah Kota Ternate berkomitmen untuk memastikan penetapan Perda RPJMD 2025–2029 dilakukan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dalam hal ini 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, yaitu tanggal 20 Agustus 2025. Hal ini penting agar dokumen RAPBD Tahun Anggaran 2026, dapat disusun berdasarkan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah daerah."

Kemudian, pemandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, tentang peningkatan kompetensi dan distribusi guru sebagai kebijakan peningkatan daya saing pendidikan, khususnya daerah terluar Pulau Hiri, Moti dan Batang Dua, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut sejalan dengan perhatian dan komitmen Pemerintah Kota Ternate.

"Pemerintah senantiasa berupaya untuk menjamin pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas, melalui program peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Selain itu, upaya redistribusi guru secara proporsional juga menjadi agenda penting, dengan memperhatikan kondisi geografis dan kebutuhan riil satuan pendidikan di wilayah terluar. Ke depan, Pemerintah Kota Ternate akan terus mendorong sinergi lintas sektor, serta memperkuat kerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat, dalam rangka menjawab tantangan pendidikan di daerah terluar, sehingga mutu dan kualitas pendidikan di Pulau Hiri, Moti, dan Batang Dua, tidak tertinggal dibandingkan dengan wilayah lainnya di Kota Ternate," jelas Wali Kota.

Sementara itu, pemandangan umum Fraksi PDI-PERJUANGAN PERINDO, tentang tantangan Ternate lima tahun kedepan dan beberapa permasalahan prioritas yang disampaikan, seperti banjir dan penataan drainase perkotaan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan, sektor UMKM dan Pariwisata, serta pembangunan kawasan ekonomi baru dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

"Penanganan banjir akibat penataan drainase perkotaan akan menjadi bagian penting dari upaya penguatan infrastruktur dasar, melalui pendekatan berbasis kawasan dan sistem drainase terpadu. Pada sektor kelautan dan perikanan, kami akan mendorong pengembangan sektor ini, melalui peningkatan kapasitas nelayan, sarana produksi, dan penguatan rantai nilai hasil perikanan. Untuk sektor UMKM dan pariwisata, langkah-langkah konkret seperti fasilitasi pembiayaan, pendampingan usaha, serta promosi destinasi wisata berbasis kearifan lokal akan terus dioptimalkan. Pemerintah juga akan memprioritaskan pembangunan kawasan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat program peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, melalui pengembangan layanan dasar, infrastruktur penunjang, dan akses terhadap sumber daya ekonomi," pungkasnya.

Lanjut, terkait dengan catatan penting Fraksi Partai GERINDRA, tentang alokasi belanja pegawai daerah melalui TKD paling tinggi 30 persen, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

"Proyeksi pendanaan dalam dokumen RPJMD, telah disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan kapasitas riil pada jangka menengah, termasuk memperhatikan regulasi terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketentuan pembatasan belanja pegawai melalui TKD tersebut, menjadi salah satu indikator yang kami jadikan rujukan dalam menyusun kebijakan fiskal daerah ke depan, seiring dengan upaya efisiensi belanja dan optimalisasi belanja publik yang lebih produktif," ungkap Wali Kota.

Terakhir, terkait pemandangan umum Fraksi PERSATUAN BINTANG AMANAT, mengenai pendalaman Rancangan Akhir RPJMD, baik pada 6 (enam) Prioritas RPJMD dan Fokus pentahapan RPJMD di setiap tahunnya, dengan fokus perhatian dan arahan kebijakan pada Penerapan 7 (tujuh) Nilai Dasar Kebudayaan Ternate (Kie se Gam Magogugu Matiti Tomdi).

"Di dalam RPJMD telah mempertimbangkan kesinambungan arah pembangunan, kebutuhan riil masyarakat, serta potensi lokal. Penjabaran fokus tahunan dilakukan secara bertahap dan terukur, agar dapat mencapai sasaran pembangunan secara optimal," tuturnya.

Wali Kota menyatakan, upaya peningkatan kapasitas infrastruktur dasar dan strategis, tetap menjadi agenda prioritas dengan pendekatan pemerataan pembangunan di Kota Ternate, dengan tetap memberikan perhatian terhadap wilayah di Pulau Hiri, Moti, dan Batang Dua, dan telah dituangkan secara eksplisit dalam strategi RPJMD, untuk menjawab kesenjangan pembangunan, dengan memperkuat konektivitas, pelayanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang inovatif berdaya saing yang kredibel, seperti statement yang sering saya sampaikan di berbagai kesempatan kepada pimpinan perangkat daerah di lingkup pemerintah Kota Ternate, jika saya sudah berlari maka perangkat daerah tidak cukup hanya berjalan, tetapi harus mampu mengikuti arah langkah saya dan pak Wakil Wali Kota untuk ikut cepat berlari. Artinya yang terlambat akan ditinggalkan oleh barisan besar. Karena pada dasarnya langkah cepat kepala daerah dalam menjalankan visi pembangunan harus didukung semangat bersama". (TIM IKP DISKOMINFO)