Berita

PEMKOT TERNATE - Wali Kota Ternate, H. M. Tauhid Soleman, M.Si menghadiri Rapat Kerja Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina (YPKKA) bersama unit sekolah SD Katolik Santa Theresia Kota Ternate dan SMA Katolik Bintang Laut Kota Ternate yang berlangsung di Ruang Pertemuan Gereja Katolik Paroki St. Wilibrordus, Kamis (23/7/2026).

Pembukaan rapat kerja secara resmi ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional dolo-dolo oleh Wali Kota bersama jajaran YPKKA sebagai simbol dimulainya rangkaian kegiatan.

Rapat kerja yang mengusung tema "Bersinergi dan Berkolaborasi Membangun Ekosistem Sekolah yang Unggul" itu dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 23 hingga 25 Juli 2026 dan menghadirkan narasumber yakni Sekretaris Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina, Drs. John Dumatubun, serta Kepala Kantor YPKKA Perwakilan Wilayah Maluku Utara Pastor Drs. Titus Rahail, MSC.

Dalam sambutannya, Wali Kota Ternate Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si menegaskan bahwa Pemerintah Kota Ternate terus berupaya mewujudkan pemerataan mutu pendidikan, baik di sekolah negeri maupun swasta. Menurutnya, tidak boleh lagi ada anggapan bahwa hanya sekolah tertentu yang menjadi pilihan utama masyarakat.

Wali Kota menjelaskan, keterbatasan daya tampung di sejumlah sekolah negeri menjadi salah satu alasan pentingnya memperkuat peran sekolah swasta sebagai mitra strategis pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan.

"Saya selalu menyampaikan bahwa tidak ada lagi istilah sekolah favorit maupun bukan favorit. Semua sekolah memiliki kedudukan yang sama. Tugas pemerintah adalah memastikan kualitas dan fasilitas seluruh sekolah terus ditingkatkan sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan menentukan pilihan," jelas Wali Kota.

Wali Kota juga menyinggung pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang menurutnya memiliki peran penting dalam membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan pendidikan yang baru.

"Perpindahan jenjang pendidikan, mulai dari TK ke SD, SD ke SMP hingga SMP ke SMA membutuhkan proses penyesuaian. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda, sehingga MPLS menjadi momentum penting untuk membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru," katanya.

Menurut Wali Kota, berbagai tantangan pendidikan hanya dapat diselesaikan melalui sinergi antara pemerintah, yayasan, dan seluruh pemangku kepentingan. Tema rapat kerja yang mengedepankan kolaborasi dinilai sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan pendidikan saat ini.

Wali Kota mencontohkan salah satu bentuk kolaborasi yang telah berhasil diwujudkan, yakni kebijakan yang memungkinkan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) mengajar di sekolah swasta. Kebijakan tersebut lahir melalui proses panjang dalam mencari solusi atas kebutuhan tenaga pendidik di sekolah swasta.

"Dulu belum ada skema yang memungkinkan guru ASN mengajar di sekolah swasta. Namun setelah hadir regulasi yang baru, persoalan itu dapat diselesaikan. Kini guru ASN dapat mengajar di sekolah swasta sehingga kebutuhan tenaga pendidik bisa terpenuhi tanpa mengabaikan kualitas pendidikan," jelasnya.

Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Pendidikan Katolik, khususnya SD Katolik Santa Theresia dan SMA Katolik Bintang Laut, atas dedikasinya dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kota Ternate. Menurutnya, sekolah-sekolah yang dikelola yayasan diharapkan terus menjadi contoh dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Pendidikan Katolik atas kontribusinya selama ini. Sekolah-sekolah di bawah yayasan diharapkan terus menjadi rujukan dan teladan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Ternate," ujarnya.

Meski demikian, Wali Kota mengingatkan masih terdapat tantangan pemerataan pendidikan, terutama karena Kota Ternate merupakan daerah kepulauan.

Wali Kota menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan di wilayah Kecamatan Hiri, Batang Dua, Moti, termasuk Pulau Tifure dan Pulau Mayau, agar memiliki standar yang setara dengan sekolah di wilayah perkotaan.

Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan sangat bergantung pada kualitas guru dan tenaga kependidikan yang menjadi ujung tombak proses pembelajaran.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga menjelaskan perkembangan penyelesaian persoalan guru dan tenaga kependidikan yang sebelumnya mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sehingga tidak dapat masuk dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Wali Kota mengatakan, melalui fleksibilitas regulasi, guru-guru yang telah lulus sertifikasi tetap dapat melaksanakan tugas mengajar dengan mekanisme pembiayaan yang bersumber dari tunjangan sertifikasi. Sementara itu, pemerintah daerah tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penganggaran agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun temuan pemeriksaan.

Mengakhiri sambutannya, Wali Kota berharap rapat kerja tersebut dapat menghasilkan berbagai rekomendasi strategis untuk memperkuat kualitas pendidikan di lingkungan Yayasan Pendidikan Katolik sekaligus mendukung pembangunan pendidikan di Kota Ternate secara menyeluruh. (Tim_IKP Diskominfo Ternate)